SULAWESI TENGGARA — Efisiensi belanja negara terus digenjot pemerintah melalui perampingan portofolio perusahaan pelat merah. Dalam pidatonya di penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sebanyak 290 BUMN yang tidak menguntungkan telah resmi ditutup. Kebijakan ini dinilai berhasil menekan beban anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Penutupan ini menyasar perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak memiliki kinerja baik dan terus mengalami kerugian. Menurut Presiden, langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk membersihkan badan usaha yang membebani keuangan negara.
Target: Tinggal 200–250 BUMN
Pemerintah tidak berhenti di angka tersebut. Prabowo menegaskan bahwa proses rasionalisasi akan berlanjut dengan menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir 2026. Jika target ini tercapai, jumlah BUMN yang beroperasi nantinya hanya sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
"Jadi, nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200 sampai 250," ujar Prabowo dalam sambutannya, Senin.
Harapannya, pengurangan jumlah entitas ini bisa memangkas biaya rutin yang selama ini dikeluarkan perusahaan, termasuk gaji direksi dan komisaris. Presiden memperkirakan potensi penghematan dari overhead tersebut bisa mencapai Rp100 triliun.
"Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris," kata Prabowo.
Dana Hasil Efisiensi Dialihkan untuk Rakyat
Langkah efisiensi ini tidak hanya terbatas pada sektor BUMN. Prabowo menyebutkan pemerintah telah melakukan penghematan di berbagai bidang yang secara keseluruhan nilainya mendekati Rp300 triliun setiap tahun.
Dana hasil penghematan tersebut, lanjutnya, akan dialihkan untuk membiayai berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. "Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya untuk rakyat," tegas Presiden di hadapan peserta muktamar.
Kebijakan perampingan BUMN ini menjadi sinyal kuat bagi pelaku industri bahwa pemerintah serius dalam menyehatkan badan usaha milik negara. Fokus utama yang diusung adalah efisiensi berkelanjutan sekaligus memastikan setiap perusahaan pelat merah yang tersisa memiliki kinerja dan tata kelola yang lebih baik.
