SULAWESI TENGGARA — Program prioritas yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto itu dirancang untuk menjawab persoalan kota yang selama ini terkesan abai terhadap kebersihan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa pemerintahan pusat dan daerah harus memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep ini, bukan sekadar jargon seremonial.
"Beliau (Presiden) ingin agar kita, semua program, pusat dan daerah, untuk membuat kota menjadi bersih. Artinya pengurangan sampah, baik dari hulu, semenjak di rumah tangga, maupun di hilir," ujar Mendagri di hadapan para kepala daerah.
Strategi Penanganan Sampah dari Hulu hingga Hilir
Tito menguraikan persoalan sampah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial. Menurutnya, penanganan wajib berjalan beriringan sejak dari sumbernya di tingkat rumah tangga hingga proses akhir di tempat pembuangan akhir.
Salah satu langkah konkret yang didorong pemerintah pusat adalah mengolah sampah menjadi sumber energi baru. Selain itu, konsep 3R yang mencakup reduce, reuse, dan recycle juga diinstruksikan untuk diperkuat lewat kegiatan korve atau kerja bakti yang melibatkan lintas instansi secara rutin.
Penataan Ruang Publik Tak Kalah Prioritas
Bukan cuma perkara sampah di jalanan, Presiden juga menyoroti kerapian tata ruang kota. Media promosi seperti spanduk dan baliho yang selama ini sering dipasang sembarangan diminta untuk ditata ulang dengan tetap menghormati estetika lingkungan.Tito menjelaskan bahwa negara maju telah beralih pada pemanfaatan videotron sebagai sarana iklan yang lebih tertib. Dengan begitu, tampilan kota tetap rapi tanpa kehilangan fungsi sebagai ruang publik yang layak huni.
Peran Krusial Kepala Daerah dan Lini BUMN
Saat menyampaikan arahan tersebut, Tito memberikan penekanan khusus pada kewenangan yang dimiliki oleh para gubernur, bupati, dan wali kota. Ia menilai kekuatan kolaboratif di level daerah adalah penentu apakah program ini terimplementasi atau hanya tinggal dokumen semata."Kalau semua kepala daerah, seluruh gubernur-gubernur, bupati, wali kota semua membuat kebijakan yang sama, BUMN semua membuat kebijakan yang sama, bersihlah sebagian," kata Tito seperti dilansir dari keterangan resmi yang diterima redaksi. Kerja gotong royong seperti ini, lanjut dia, terbukti menjadi instrumen efektif dalam menjaga lingkungan di beberapa instansi yang selama ini konsisten menjalankannya.
Apresiasi Pemda dan Usulan Indikator Baru
Komitmen terhadap lingkungan tersebut tercermin dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II. Tahun ini, forum tersebut memasukkan kategori khusus Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri sebagai tolok ukur kinerja daerah.Menanggapi gelaran tersebut, Tito menyatakan terbuka terhadap masukan untuk penyempurnaan indikator penilaian. Ia mengungkapkan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) sempat menyarankan agar kategori pertumbuhan ekonomi daerah turut dimasukkan ke dalam kriteria penilaian tahun-tahun berikutnya.
"Tadi saya barusan diskusi dengan Ibu Wini (Kepala BPS), beliau meminta dimasukkan satu lagi (kategori penilaian) yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi daerah juga perlu dan semua pemerintah daerah paham cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Biar nanti sama-sama belajar," pungkas Tito.
Dengan adanya kategori baru tersebut, ia berharap seluruh pemda dapat saling mempelajari praktik terbaik dalam mengelola lingkungan urban serta menyeimbangkannya dengan upaya perbaikan ekonomi di wilayah masing-masing.
