KONAWE — Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Paku di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, selama ini harus berbagi ruang. Sebanyak sembilan rombongan belajar (rombel) hanya ditampung enam ruang kelas. Kondisi ini kian terasa seiring terus bertambahnya siswa baru tiap tahun ajaran.
Kepala SDN 1 Paku, Apriadin, S.Pd., menuturkan bahwa kekurangan ruang kelas tersebut menjadi persoalan yang paling mendesak untuk diselesaikan. "Dari sembilan rombongan belajar yang ada, sebelumnya sekolah hanya memiliki enam ruang kelas yang dapat digunakan sebagai ruang belajar," ujarnya.
Titik terang datang dari program revitalisasi satuan pendidikan yang digulirkan Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui program yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 itu, SDN 1 Paku menerima kucuran dana sekitar Rp762,7 juta.
Di Balik Anggaran Rp762,7 Juta: Tiga Pekerjaan Utama
Berdasarkan data kegiatan, alokasi tersebut dipecah untuk tiga pekerjaan pokok. Pertama, rehabilitasi toilet dengan anggaran Rp40.987.253. Kedua, pembangunan ruang kelas baru senilai Rp426.890.483. Ketiga, rehabilitasi ruang kelas yang menghabiskan dana Rp294.838.482.
Masa pelaksanaan seluruh pekerjaan ini dijadwalkan berlangsung selama 150 hari. Sekolah bersama tim yang dibentuk untuk program tersebut berkomitmen menuntaskan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Morosi Tumbuh, Sekolah Jadi Penampung Siswa Baru
Lonjakan jumlah siswa di SDN 1 Paku bukan tanpa sebab. Kecamatan Morosi merupakan kawasan yang berkembang pesat seiring menggeliatnya aktivitas industri di sekitarnya. Banyak pekerja dari luar daerah datang untuk bekerja di pabrik, dan sebagian membawa keluarga.
"Banyak pekerja dari luar daerah yang datang bekerja di pabrik, sehingga anak-anak mereka juga membutuhkan sekolah. Jadi, sekolah di sini menjadi tempat untuk menampung siswa," jelas Apriadin.
Menurutnya, keberadaan ruang kelas baru serta perbaikan fasilitas sekolah akan berdampak langsung pada kenyamanan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. "Anak-anak di sini tidak mungkin harus pergi jauh untuk bersekolah ke Unaaha. Karena itu, kebutuhan ruang kelas dan fasilitas pendidikan di Morosi memang harus diperhatikan," pungkasnya.
Proses Pengusulan: Komunikasi Langsung dengan Pusat
Apriadin menambahkan, pengajuan bantuan ini dilakukan langsung oleh pihak sekolah kepada pemerintah pusat. Pihaknya mengirimkan data dan dokumentasi kondisi sekolah melalui tautan yang disediakan. Selanjutnya, kementerian yang melakukan penilaian.
"Untuk pembangunan ini, kami melakukan pengusulan dari sekolah. Kami mengirimkan gambar dan data melalui link yang dikirimkan ke pusat. Selanjutnya, pusat yang menentukan apakah kami bisa mendapatkan bantuan atau tidak," katanya.
Ia menegaskan, proses ini berjalan tanpa perantara, termasuk komunikasi dengan perencana dan pengawas dari kementerian. Apriadin berharap program serupa bisa terus berlanjut di masa mendatang karena sangat membantu sekolah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah berkembang seperti Morosi.
