KENDARI — Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Muis, menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah Badan Gizi Nasional (BGN) membenahi tata kelola kemitraan dalam program MBG. Menurut Muis, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas makanan, ketepatan penggunaan anggaran, serta transparansi di setiap tahapan pengelolaan.
Dukungan itu muncul setelah Kepala BGN Sudaryono mengungkap adanya konflik antara sejumlah mitra pengelola dapur SPPG dan yayasan yang menaunginya. Persoalan tersebut terungkap saat proses registrasi untuk memperbarui perjanjian kerja sama antara BGN dengan yayasan atau mitra pengelola dapur MBG.
Setoran Yayasan Dinilai Bebani Pengelola Dapur
Salah satu pemicu konflik adalah kewajiban setoran yang dibebankan yayasan kepada mitra pengelola dapur. Situasi makin rumit ketika ada yayasan yang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap operasional dapur SPPG, tetapi tetap menuntut kewajiban finansial dari mitra.
Menurut Sudaryono, biaya yang dibebankan dalam pengelolaan dapur berpotensi mengurangi kemampuan mitra menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat. BGN pun meminta mitra mengganti yayasan jika merasa yayasan yang menaunginya tidak berkontribusi dan hanya menuntut setoran yang merugikan.
"Apabila mitra merasa yayasan yang menaunginya tidak memiliki kontribusi dan hanya menuntut setoran yang merugikan, sehingga berdampak pada penurunan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat, kami meminta mitra untuk mengganti yayasan," ujar Sudaryono.
Sudaryono berharap yayasan baru dapat dimiliki langsung oleh mitra yang mengelola dapur. Dengan begitu, anggaran MBG bisa lebih optimal untuk penyediaan makanan.
Setiap Rupiah Harus Beri Manfaat Sebesar-besarnya
Muis menilai usulan Kepala BGN itu menjadi penguatan bagi pengelola dapur di daerah. Ia menekankan prinsip bahwa setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penerima manfaat.
"Usulan Kepala BGN itu sangat baik dan menjadi penguatan bagi pengelola dapur. Prinsipnya, jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak justru berkurang karena adanya beban setoran yang tidak memberikan nilai tambah terhadap operasional dapur," kata Muis.
Karena itu, hubungan antara BGN, yayasan, dan mitra pengelola dapur perlu dibuat lebih transparan dan akuntabel. Tani Merdeka Sultra juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pola kemitraan yang berjalan, termasuk memetakan kontribusi masing-masing pihak.
"Kalau yayasan memang memberikan kontribusi dalam penyediaan fasilitas, manajemen, sumber daya manusia, atau kebutuhan operasional lainnya, tentu harus ada mekanisme yang jelas dan wajar. Tetapi kalau tidak memberikan kontribusi nyata namun membebankan setoran kepada pengelola dapur, tentu harus dievaluasi," tegasnya.
Petani dan UMKM Lokal Didorong Jadi Pemasok Bahan Pangan
Tani Merdeka Sulawesi Tenggara mendorong pengelolaan MBG semakin banyak melibatkan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM pangan, dan koperasi lokal sebagai pemasok bahan pangan. Menurut Muis, keterlibatan produsen pangan lokal membuat MBG tidak sekadar menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga instrumen memperkuat ekonomi masyarakat dan menjamin pasar bagi hasil produksi petani.
"MBG harus memberikan manfaat ganda. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara petani, peternak, nelayan, UMKM dan koperasi di daerah mendapatkan pasar yang berkelanjutan," katanya.
Untuk memutus rantai perantara yang tidak memberikan nilai tambah, Muis mendorong mekanisme pembayaran diarahkan pada sistem pembayaran langsung, berbasis digital, transparan, dan berbasis verifikasi kinerja.
"Untuk menghindari pemotongan dana oleh yayasan atau pihak ketiga, pembayaran dapat dialihkan secara langsung ke rekening pemilik atau pengelola dapur," ujarnya.
Sistem digital dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara jumlah dana yang dibayarkan, jumlah penerima manfaat, volume makanan yang diproduksi, serta kualitas dan komposisi gizi makanan yang disalurkan.
Pengawasan Berlapis dan Partisipasi Masyarakat
Tani Merdeka Sulawesi Tenggara juga mendukung penguatan pengawasan berlapis dalam pelaksanaan MBG, baik melalui BGN, pemerintah daerah, aparat pengawasan internal, maupun partisipasi masyarakat. Menurut Muis, transparansi dan pengawasan bukan untuk menghambat pelaksanaan program, melainkan memastikan MBG berjalan sesuai tujuan dan tidak membuka ruang bagi praktik yang mengurangi manfaat program.
"MBG adalah program strategis nasional. Karena itu tata kelolanya harus semakin kuat," pungkasnya.
