Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua menyebut program Makan Bergizi Gratis membantu menurunkan prevalensi gizi buruk di Bumi Anoa dari 30 persen pada 2023 menjadi 26,1 persen pada 2026. Pernyataan itu disampaikan Hugua saat mendampingi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI (Purn) Trenggono di Konawe Selatan. Pemprov Sultra menyatakan siap mengawasi pelaksanaan MBG bersama SPPG sesuai surat edaran Kemendagri.
KONAWE SELATAN — Angka prevalensi gizi buruk di Sulawesi Tenggara masih berada di posisi 26,1 persen. Artinya, dari setiap 100 anak, sekitar 26 di antaranya masuk kategori menderita gizi buruk. Data itu disampaikan Wakil Gubernur Sultra Hugua saat mendampingi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI (Purn) Trenggono dalam kunjungan kerja ke Konawe Selatan, Jumat.
Hugua menilai capaian tersebut sudah menunjukkan perbaikan dibanding 2023. Saat itu, prevalensi gizi buruk di Sultra tercatat 30 persen. Berbagai upaya pemerintah daerah disebut berperan menekan angka itu, termasuk kehadiran program Makan Bergizi Gratis.
Angka Stunting Sultra Turun Tiga Tahun Terakhir
"Menurut informasi presentasi angka stunting di provinsi Sultra berada 26,1 persen atau diantara 100 ada 26 anak menderita gizi buruk," kata Hugua.
Penurunan empat poin persen dalam kurun tiga tahun itu disebut tidak lepas dari intervensi lintas sektor. Program MBG masuk sebagai salah satu instrumen yang menyasar langsung pemenuhan asupan anak usia sekolah dan balita.
"Oleh karenanya kami berterima kasih karena MBG membantu anak-anak kami di Sulawesi Tenggara," ujarnya.
Pemprov Sultra Pegang Surat Edaran Kemendagri soal Pengawasan MBG
Hugua menjelaskan, pelaksanaan teknis penyediaan makan bergizi berada di ranah Badan Gizi Nasional. Meski begitu, pengawasan dan keamanan makanan yang diproses tetap butuh dukungan pemerintah daerah. Acuan pengawasan itu merujuk surat edaran Kementerian Dalam Negeri.
Sesuai edaran tersebut, Pemprov Sultra bersedia bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kerja sama itu mencakup pengawasan, tata kelola, hingga memastikan manfaat MBG sampai ke masyarakat.
"Karena ini program prioritas maka perlu pelibatan lintas sektoral mulai dari pengawasan pangan, kesehatan dan semua OPD harus mengawasi," sebut Hugua.
Pengawasan Ketat Disebut Bisa Cegah Insiden Keracunan
Hugua menyoroti pentingnya pengawasan berlapis pada setiap tahap penyediaan makanan. Menurutnya, insiden dugaan keracunan usai menyantap MBG bisa dicegah jika pengawasan diperketat sejak bahan baku hingga makanan disajikan.
Dinas kesehatan, dinas pangan, dan seluruh organisasi perangkat daerah diminta terlibat aktif. Tidak hanya soal keamanan pangan, pengawasan juga menyangkut tata kelola distribusi di tiap SPPG.
Selain pengawasan dari pemerintah, Hugua meminta masyarakat turut mendukung penyediaan stok pangan atau bahan baku di SPPG. Dukungan warga dinilai sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi dasar program MBG.
"Sehingga semangat awal gotong royong dari program MBG ini dibangun bisa dirasakan manfaat bagi masyarakat," ucap Hugua.
Pelibatan lintas sektoral menjadi kunci karena program ini menyentuh banyak pihak, mulai dari dapur SPPG, sekolah, hingga orang tua penerima manfaat. Pemerintah daerah berharap angka gizi buruk di Sultra bisa terus turun pada tahun-tahun berikutnya.
