SULAWESI TENGGARA — Rencana pembatasan subsidi BBM untuk kelompok desil 10 atau 10 persen masyarakat dengan pengeluaran tertinggi masih dalam tahap kajian. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah akan mencoba kebijakan ini dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari penataan penyaluran subsidi energi.
"Enggak, (subsidi BBM) enggak diperketat. Cuman akan dipastikan nanti, yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu," kata Purbaya usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis.
Purbaya memperkirakan pembatasan subsidi BBM bagi desil 10 dapat menghemat sekitar sepersepuluh atau 10 persen dari total anggaran subsidi energi. Namun, angka pasti masih dihitung oleh pemerintah.
"Nanti ada penghematan (anggaran) tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh," ujarnya.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun. Jumlah ini mencapai 65,87 persen dari total anggaran subsidi yang ditetapkan sebesar Rp318,9 triliun. Jika digabung dengan kompensasi, total dana untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 masih dalam tahap pembahasan. Belum ada keputusan baru yang mengubah pola distribusi Pertalite saat ini.
"Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya," kata Bahlil, Rabu (19/8).
Selama pembahasan berlangsung, distribusi Pertalite tetap berjalan seperti biasa. Ketentuan yang berlaku saat ini menetapkan batas penggunaan Pertalite untuk bus dan truk sebesar 200 liter per hari, sementara kendaraan roda empat maksimal 50 liter per hari.
Bahlil mengingatkan Pertalite merupakan BBM yang ditujukan bagi masyarakat yang berhak memperoleh subsidi energi. Kelompok masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi diminta beralih menggunakan BBM nonsubsidi.
"Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," kata Bahlil.
Hingga saat ini, pemerintah masih menghitung potensi penghematan anggaran dari kebijakan pembatasan subsidi BBM untuk desil 10. Rencana ini berjalan bersamaan dengan pembahasan ketepatan sasaran subsidi, sementara distribusi Pertalite masih mengikuti aturan yang berlaku sebelum adanya keputusan baru.
Masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan terbaru kebijakan subsidi BBM dapat memantau pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Informasi mengenai kriteria penerima subsidi dan mekanisme penyaluran akan disampaikan pemerintah setelah kajian selesai.