Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menyusul gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus utama saat ini adalah memastikan bangunan layanan publik yang terdampak masih layak dan aman dipakai, sekaligus memetakan kebutuhan perbaikannya.
Tim lapangan dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada fasilitas yang menjadi tulang punggung pelayanan dasar warga, di antaranya rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, serta rumah ibadah. Ini merupakan tindak lanjut instruksi langsung Menteri PU Dody Hanggodo agar respons terhadap bencana berjalan cepat.
Prioritasnya adalah memulihkan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah jumlah personel di lapangan. Sebanyak 11 personel akan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026), menyusul tiga personel yang sudah lebih dulu bertugas. Total ada 14 personel yang bakal memeriksa bangunan terdampak.
Pemeriksaan dimulai dari Labuan Bajo, mencakup Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan bangunan publik lainnya. Setelah itu, tim akan bergerak ke Ruteng dan daerah lain untuk menelusuri bangunan-bangunan yang terkena dampak gempa.
Tujuannya, memberi kepastian kepada masyarakat tentang keamanan fasilitas yang masih dipakai selama masa tanggap darurat. Hasil pemeriksaan ini nantinya menjadi acuan untuk menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
Di luar pemeriksaan gedung, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga mengecek sarana air minum di sejumlah wilayah terdampak seperti Nagekeo, Ende, dan Sikka. Petugas memeriksa Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, serta tampungan air warga.
BPBPK NTT menggandeng Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk mendata kondisi sarana air minum. Tim tidak hanya mencatat, tetapi juga langsung memperbaiki fasilitas yang rusak.
Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah di Kabupaten Ende, yakni perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan ini diharapkan mengembalikan layanan air minum untuk kebutuhan warga.
Sebanyak 10 personel tambahan juga akan diberangkatkan dari Kupang pada Rabu (19/8/2026) untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Mereka bertugas mengecek sarana dan mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan.
Kementerian PU menegaskan komitmennya memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi warga terdampak. Dalam situasi tanggap darurat, kebutuhan ini menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan pengungsi.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit sudah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo yang bisa dipakai untuk gempa.
Selain MTA, Kementerian PU juga menyiapkan 16 unit Hidran Umum (HU). Delapan unit merupakan dukungan saat ini, sementara delapan unit lainnya adalah HU pinjam pakai dari banjir Mauponggo. Di Kupang, masih ada dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja yang disiagakan.
Kementerian PU kini menginventarisasi pos-pos pengungsian agar kebutuhan air bersih dan sanitasi cepat terpenuhi. Bila perlu, mereka siap memobilisasi peralatan dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya.
Untuk sumber air, diutamakan memakai sistem penyediaan air minum atau PDAM jika jaringannya berfungsi. Jika tidak tersedia, Kementerian PU akan menggunakan mobil tangki, hidran umum, tampungan air, atau sarana pendukung lain sesuai kondisi di lapangan.
Pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilakukan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Ini bagian dari respons cepat pemerintah agar warga terdampak gempa tetap mendapat layanan dasar selama masa tanggap darurat.